Kamis, 05 April 2012

PASAR MONOPOLI

Konsep Pasar Monopoli
Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha/penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Berarti yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap permintaan seluruh konsumen. Di dalam pasal 1 angka 1 UU Antimonopoli, monopoli didefinisikan suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. 
Walaupun di pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, belum tentu ia dapat memperoleh keuntungan yang besar, hal ini mungkin saja terjadi bila biaya produksi berada di atas harga pasar.
Sehingga kurva permintaan yang ada di monopoli sama dengan kurva permintaan pasar. Di mana pada kurva permintaan pasar, kurva penerimaan rata-rata (AR) dan kurva penerimaan marginal (MR) dapat ditentukan. Bagi perusahaan monopolis, kurva penerimaan marginal (MR) lebih rendah dari harga, karena penjual harus menurunkan harga dengan tujuan barangnya dapat terjual.

Pada saat sekarang perusahaan yang seratus persen bersifat monopoli jarang ditemui, mungkin hanya beberapa komoditi jasa seperti telepon, gas, air dan listrik yang benar-benar dikuasai oleh penjual tunggal (di Indonesia dipegang oleh perusahaan pemerintah). Tetapi merekapun harus menghadapi persaingan dari industri lain, dan untuk jangka panjang tidak ada perusahaan yang benar-benar bebas dari serangan pesaing, artinya kemungkinan pasar monopoli tidak akan ada lagi.

Pasar monopoli dapat dicirikan oleh beberapa hal berikut ini, diantaranya:
1.    Hanya terdapat satu penjual/produsen yang menguasai seluruh penawaran atas barang dan jasa tertentu
2.    Barang dan jasa yang dijual tidak memiliki substitusi yang dekat, artinya tidak ada barang yang dapat menggantikan fungsi dari barang tersebut. Contoh: tidak ada barang pengganti yang bersamaan sifatnya dengan listrik, yang ada hanya barang pengganti yang berbeda sifatnya seperti gas.
3.    Pasar/bidang usaha tidak dapat dimasuki oleh pihak lain
4.     Penentuan harga dilakukan dan dikuasai oleh perusahaan, maka perusahaan monopoli disebut sebagai perusahaan penentu harga (price setter). 

Senin, 02 April 2012

KRISIS EKONOMI GLOBAL

Seluruh dunia telah diliputi oleh krisis financial (krisis ekonomi global), seluruh negara-negara di dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang telah terjebak dalam kesulitan yang sangat rumit. Beberapa negara yang sebelumnya menikmati kondisi ekonomi yang kuat yang mempunyai teknologi yang canggih dalam hal ilmu pengetahuan, pangan, senjata, obat-obatan terlihat hancur perekonomiannnya. Fakta dari masalah tersebut adalah bahwa ekonomi negara-negara tersebut ditopang oleh kebijakan yang sangat rapuh yang meyebabkan collaps terkena dampak krisis ekonomi global. Krisis finansial global yang menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia secara drastis pada tahun 2008 diperkirakan masih akan terus berlanjut, bahkan akan meningkat intensitasnya pada tahun 2009. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, selain menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 merosot tajam, juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi, dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dunia. Bagi negara-negara berkembang dan emerging markets, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian, dan memicu terjadinya krisis ekonomi.
4 Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :
1.      Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.
2.      Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.
3.      Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.
4.      Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, meskipun Indonesia telah membangun momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tidak akan terlepas dari dampak negatif perlemahan ekonomi dunia tersebut. Krisis keuangan global yang mulai berpengaruh secara signifikan dalam triwulan III tahun 2008, dan second round effectnya akan mulai dirasakan meningkat intensitasnya pada tahun 2009, diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja ekonomi makro Indonesia dalam tahun 2009 baik di sisi neraca pembayaran dan neraca sektor riil, maupun sektor moneter dan sektor fiskal (APBN).
Dampak negatif yang paling cepat dirasakan sebagai akibat dari krisis perekonomian global adalah pada sektor keuangan melalui aspek sentimen psikologis maupun akibat merosotnya likuiditas global. Penurunan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai sekitar 50,0 persen, dan depresiasi nilai tukar rupiah disertai dengan volatilitas yang meningkat. Sepanjang tahun 2008, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sebesar 17,5 persen. Kecenderungan volatilitas nilai tukar rupiah tersebut masih akan berlanjut hingga tahun 2009 dengan masih berlangsungnya upaya penurunan utang (deleveraging) dari lembaga keuangan global.

1.      Dampak Perekonomian Global terhadap APBNP 2008
Asumsi inflasi dalam APBNP 2008 yang ditetapkan sebesar 6,5%, menurut Adiningsih (Ekonom dari Universitas Gajah Mada) dalam harian Suara Karya (16/4-08), dapat melebihi 10% akibat tekanan berat dari kondisi perekonomian global yang berada di luar kendali pemerintah. Adiningsih mengemukakan bahwa seharusnya pemerintah menyusun APBN secara konsevatif , karena apabila APBN dirubah terus, tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dia juga mengungkapkan bahwa dunia usaha juga tergantung pada pengelolaan dan realisasi APBN. Apabila APB tidak konsisten, dipastikan dunia usaha akan sulit tumbuh, sehinga sulit diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tiggi. Mengenai besaran asumsi inflasi dalam APBNP, menurutnya tidak masuk akal, karena pada akhir tahun 208 terdapat beberapa hari raya yang sudah pasti akan memicu inflasi lebih tinggi. Disamping itu harga minyak mentah yang masih akan melambung dan harga pangan dunia yang meroket. Hal ini akan mempengaruhi harga komoditias di dalam negeri. Tidak semua komoditas dapat dikendalikan oleh pemerintah. Tambahan lagi, banyak barang impor termasuk yang illegal masuk ke ke pasar Indonesia. Hinga akhir tahun ini diperkirakan gejolak pasar Keuangan dunia belum akan reda. Seandainya Amerika Serikat meningkatkan suku bunga kredit, akan berdampak terhadap Indonesia dan dikhawatirkan inflasi akan melebihisatudigit.

D. Cara Mengatasi Krisis Ekonomi Global
Mengatasi Penyebab dan Dampak Krisis Ekonomi Global masih menjadi berita hangat tanpa melewati 1 (satu) hari pun dalam bulan-bulan terakhir ini. Berbicara krisis ekonomi adalah bukan berbicara tentang nasib 1 (satu) orang bahkan lebih dari itu semua karena ini menyangkut nasib sebuah bangsa. Berbagai argument dan komentar pun dilontarkan di berbagai media yang selalu memojokkan pemerintahan Yudhoyono dan BI (Bank Indonesia) Di salah satu media menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono menyampaikan 10 langkah untuk menghadapi masalah tersebut. Empat di antaranya:
1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Memanfaatkan peluang perdagangan internasional
3. Menyatukan langkah strategis Pemerintah dengan Bank Indonesia (BI)
4. Menghindari politik non partisan untuk menghadapi krisis.

Rabu, 28 Maret 2012

Kasus Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan sepertinya belum benar-benar bisa lepas dari bumi Indonesia.
Tapi sebenarnya masalahnya bukan ini saja,mental bangsa kita yang lebih bahagia menjadi pengemis daripada dermawan membuat fenomena seperti ini tidak akan pernah bisa hilang.
Penyakit mental seperti ini bukan hanya menjangkit pada rakyat kecil saja.Lihat saja sudah berapa kali pemerintah kita minta bantuan IMF untuk menyelesaikan krisis ekonomi dalam negeri,belum lagi bantuan-bantuan dari pihak lain.
Yang lebih menggelikan lagi yang sekarang lagi menjangkit di negeri ini adalah banyaknya calon wakil rakyat kita yang ikut-ikutan menjadi pengemis.Mereka mengharapkan belas kasihan dari rakyat sebagai pemilihnya dengan cara apapun.Bahkan jika harus berperan sebagai manusia paling munafik di dunia pun mereka lakukan asal rakyat memilihnya untuk duduk di kursi empuk di DPR.
Jadi janganlah heran jika 100 tahun ke depan,kita masih melihat banyak pengemis yang antre minta sedekah di depan klenteng-klenteng ketika perayaan imlek,karena kenyataannya bangsa kita adalah bangsa pengemis atau kita yang memang tidak pernah memiliki kemauan untuk berubah jadi lebih baik.
Masalah kemiskinan menjadi isu sentral terutama setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi memuncak pada periode 1997-1998. Kemiskinan juga merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan berbagai keadaan kehidupan. Meskipun kemiskinan yang paling parah terhadap keadaan berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region.
Di Negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan tuna wisma / gelandangan yang menempati daerah-daerah kumuh (skun area) di pinggiran kota. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan bukan makanan yang paling pokok. Kekeliruan yang sering kali adalah kemiskinan didefinisikan hanya sebagai fenomena ekonomi dalam arti rendahnya penghasilan / tidak memiliki mata pencaharian, kompenen alam yang tidak mendukung, misalnya tanah pertanian tidak subur, berkurangnya daerah serapan air serta komponen sosial yang berupa penduduk, tehnologi dan transportasi yang rendah.
Dalam pendekatan tentang keruangan dan perencanaan, bahwa faktor-faktor yang menguasai penyebaran dan bagaimanakah pola tersebut dapat diubah agar penyebaran lebih efisien dan lebih wajar (Bintarto; Surastopo, 1983:12). Analisis keruangan yang harus diperhatikan antara lain penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancang. Pendekatan tersebut memperoleh penguatan dalam GBHN 2000-2004 dan propenas 2001-2004, yaitu kajian kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bahwa masyarakat memperoleh ruang utuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Upaya pembagunann perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat.
Busung Lapar, Cermin Kemiskinan Nasional

indonesia terkenal gemah ripah loh jinawi karta raharja. Namun, ungkapan itu rasanya patut dikaji ulang terkait meledaknya kasus busung lapar yang identik dengan kurang gizi. Nova Maulana (2) dilaporkan menderita busung lapar Anak dari pasangan Wito Parjo-Sulami, seorang buruh tani miskin yang tinggal di dukuh Ringindadi RT 04 RW 5 Jenggrik, Kedawung, Sragen

Masalah Kebangkrutan pada suatu negara

KEBANGKRUTAN Negara Jadi Ancaman Bagi Indonesia - Kebangkrutan masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Ancaman kebangkrutan bangsa tidak hanya terjadi pada 1998.

Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Franz Magnis Suseno mengingatkan ancaman kebangkrutan masih mengintip Indonesia.

Usai mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden di ruang Sidang Paripurna I Kompleks MPR, DPR, dan DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8), ia menyatakan bahwa kebangkrutan negara bisa muncul dari korupsi yang merajalela.

"Korupsi bisa menjadi bibit kehancuran. Itu terjadi dengan sendirinya," ujarnya.

Sebelumnya presiden menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak berada di bibir kebangkrutan. Presiden memastikan ancaman kebangkrutan karena merasa yakin bahwa fase reformasi 1998 sudah dilalui.
Namun bagi Franz Magnis, ancaman ini masih tetap ada. Menurutnya Indonesia masih tetap menghadapi masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Permasalahan ini salah satunya adalah korupsi yang cenderung merusak beberapa dimensi kebangsaan, termasuk demokrasi.
"Dan ini juga yang disebutkan terhadap korupsi. Sekarang korupsi merajalela dan money politik sampai tidak terelakkan. Itu bisa mengancam negara untuk gagal," tegasnya.

Ia menyarankan presiden melakukan penyelesaian baru untuk menghadapi masalah ini. Penyelesaian ini harus dilakukans ecara tegas dan teratur. Jika tidak maka ancaman kegagalan ataupun kebangkrutan negara akan terus mengintip Indonesia.

"Demokrasi hidup dari kesadaran rakyat bahwa mereka, yang memimpin dan dipilih sepenuh hati memajukan masyarakat. Kalau bukan itu, maka ya habis," tandasnya.
http://wiki.bestlagu.com/nasional/164242-kebangkrutan-negara-jadi-ancaman-bagi-indonesia.html

Masalah pengangguran

Tingkat kemakmuran sebuah Negara dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk Negara tersebut. Semakin tinggi tingkat perekonomian perkapita Negara dapat diindikasikan bahwa kehidupan rakyatnya semakin sejahtera. Indikasi  melihat tinggi perekonomian dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Namun jika dilihat pertumbuhan perekonomian Negara begitu lambat dan tersedat sedat pasti ada yang salah. Tingkat kesejahteraan rakyat belum meningkat dan bisa diindikasikan masih banyak yang menggantungkan hidup pada orang lain alias menjadi pengangguran.
Pengangguran istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Di era sekarang ini, masalah pengangguran merupakan salah satu hal  yang menjadi perhatian di tiap negara. Tidak hanya Indonesia, di negara-negara Eropa, bahkan di negeri super adidaya yaitu Amerika Serikat juga mengalami kendala dalam menghadapi masalah pengangguran. Hal itu terjadi sebagai dampak dari peningkatan penduduk yang begitu cepat tanpa di dukung dengan penciptaan lapangan kerja yang seimbang.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi mengatasi pengangguran di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong majunya pendidikan

Biar bagaimanapun, pendidikan merupakan faktor utama seseorang dalam memilih dan mendapatkan pekerjaan. Walaupun masih banyak para sarjana yang menjadi pengangguran, namun biasanya apabila seseorang mau bekerja dalam suatu prusahaan, pendidikan adalah salah satu hal yang dipersyaratkan.

2. Program pelatihan kerja

Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan, perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Program ini dapat berjalan dengan baik apabila ada saling kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

3. Meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan

Masalah pengangguran menjadi sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakanlapangan usaha sendiri atau berwiraswasta yang berhasil. Cara ini sebenarnya berpeluang besar dalam mengurangi pengangguran dalam masyarakat, karena dalam berwiraswasta tidak menuntut pendidikan yang tinggi. Namun biasanya yang dibutuhkan hanya sedikit modal dan keuletan dalam menjalankan usahanya.

4. Meningkatkan program transmigasi

Tingkat pengangguran yang dialami masyarakat terutama yang berada di Pulau Jawa dapat sedikit teratasi apabila masyarakat bersedia untuk ikut program transmigrasi. Apalagi kalau kita melihat masyarakat yang tinggal di daerah kumuh di kota-kota besar. Kenapa mereka tidak diikutkan program transmigrasi saja.?

Padahal kalau saya rasakan sendiri, daerah di luar Pulau Jawa lebih banyak menyediakan  lapangan pekerjaan. Baik peluang berwiraswasta maupun pekerjaan di perusahaan lebih terbuka lebar. Apalagi bagi Anda yang mempunyai pendidikan tinggi, tidaklah terlalu sulit untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang besar.


5. Mengintensifkan program keluarga berencana

Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Jadi apabila masalah keluarga berencana ini tidak dijalankan secara efektif, dapat dipastikan pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah.


6. Mengikuti bisnis online

Apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini cukup berhasil dalam mengurangi pengangguran bahkan mengatasi kemiskinan di suatu negara. Dalam menjalankan bisnis online sangatlah mudah dapat dijalankan semua orang, karena tidak diperlukan modal yang besar (minimal untuk sewa warnet), tidak usah memikirkan tempat usaha, dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Dengan penghasilan yang tidak kalah dengan pekerjaan di dunia nyata

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/

Senin, 02 Mei 2011

Hambatan-Hambatan Perdagangan Internasional

Dalam kegiatan perdagangan internasional sering kali suatu negara mengalami hambatan. Hambatan perdagangan internasional adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.

Beberapa Hambatan dalam Perdagangan Internasional yaitu :
a. Perbedaan Mata Uang Antarnegara
Mata uang yang berlaku di setiap negara berbeda – beda. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.
b . Kualitas Sumber Daya yang Rendah
Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya manusianya rendah, maka kualitas dari hasil produksi(produk) akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas produk rendah akan sulit bersaing dengan barang – barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.
c. Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar 
Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarnya dilakukan secara tunai maka negara pengimpor akan mengalami kesulitan dan resiko yang tinggi, seperti perampokan. Oleh karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran secara tunai tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L/C.
d . Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara
Setiap negara tentunya akan selalu melindungi hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin hasil produksinya tersaingi oleh hasil peoduksi dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor.  Apabila tarif impor tinggi maka produk impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada peoduk dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli produk impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.
e . Terjadinya Perang
Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan. Hal ini dapat menyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.
f . Adanya Organisasi – Organisasi Ekonomi Regional
Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasi – organisasi ekonomi. Tujuan organisasi – organisasi tersebut adalah untuk memajukan perekonomian negara – negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara – negara anggota saja. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan.

Adapun bentuk Hambatan Perdagangan yang muncul akibat adanya kegiatan ekspor-impor, taitu sebagai berikut :

a. Tarif atau bea cukai
Tarif adalah pembebanan pajak (custom duties) terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. Tarif dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain :
  • Bea ekspor = pajak atau bea yang dikenakan terhadap produk yang diangkut menuju negara lain.
  • Bea transit = pajak yang dikenakan terhadap produk yang melalui wilayah negara lain dengan ketentuan bahwa negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman.
  • Bea impor = pajak yang dikenakan terhadap produk yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan negara tersebut adalah merupakan tujuan akhir dari pengiriman produk.
  • Uang jaminan impor = persyaratan bagi importir suatu produk untuk membayar kepada pemerintah sejumlah uang tertentu pada saat kedatangan produk di pasar domestik sebelum penjualan dilakukan.
b. Kuota Impor
Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga produknya.
c. Subsidi
Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak yang dipungut pemerintah dari rakyat. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kea rah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi.
d. Exchage Control
Biasanya, negara – negara yang menggunakan kontrol devisa adalah mereka yang ekonomi lemah. Kontrol ini memungkinkan negara – negara yang ekonominya lebih stabil membatasi jumlah volatilitas nilai tukar mata uang yang masuk / keluar
e. State Trading Operasion
State Trading Operasion adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor. Dalam hal ini pemerintah melakukan sendiri perdagangan internasional, tentunya pemerintah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan di bidang perdagangan luar negerinya.
f. Peraturan anti-dumping
Politik Dumping adalah menjual suatu barang yang nilainya lebih tinggi dari harga beli, baik dijual di luar negeri maupun dalam negeri tetap mendapat untung. Adapun beberapa motif dari Politik Dumping, yaitu antara lain:
  • Barang-barang yang diminati oeh negara asal, supaya dapat terjual di luar negeri.
  • Memperkenalkan suatu produk dalam negeri ke negara lain
  • Berebut pasar luar negeri.
Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan internasional adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea – bea.




sumber : http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perdagangan_Internasional_9.2_%28BAB_7%29#4._Hambatan_P_Perdagangan_erdagangan_Internasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Hambatan_perdagangan 

Kamis, 31 Maret 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN
Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar sistematis dan
terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang disetujui oleh DPR

Fungsi APBN
1. Fungsi otorisasi
Yaitu anggaran dasaruntuk melaksanakan pendapatan dan belanja Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan
Yaitu anggaran negara yang menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan pembelanjaan yang telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut.
3. Fungsi pengawasan
Yaitu anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara untuk menilai apakah tindakan pemerintah benar atau tidak dalam menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu
4. Fungsi alokasi
Yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi
Yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi
Yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Penyusunan APBN
• Berdasarkan aspek pendapatan
1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
3. Penuntutan ganti rigi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
• Berdasarkan aspek pengeluaran Anggaran Pendatan dan Belanja Negara
1. Hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan
3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Dari manakah dana APBN itu??
Sumber Pendapatan APBN
A. Penerimaan Dalam Negeri Adalah penerimaan yang didapat dari
• penjualan migas
• penerimaan non migas, yang terdiri dari:
a. Pajak
b. Bea Masuk
c. Cukai
d. Retribusi
Selain sumber di atas, ada pula sumber penerimaan yang lain seperti:
a. Keuntungan perusahaan negara
b. Denda atau sita
c. Pinjaman yang bisa berasal dari masyarakat dalam bentuk Obligasi atau dari perbankan
d. Penyelenggaraan Undian Berhadiah
e. Sumbangan dan hibah
f. Pencetakan uang, merupakan pilihan paling akhir seandainya cara lain tidak bisa untuk
menutup defisit anggaran yang tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang
beredar
B. Penerimaan Hibah
Merupakan penerimaan namun bukan penerimaan yang pasti. Ini perasal dari lembaga-lembaga internasional yang memberikan komitmen kepada Indonesia dalam rangka kerja sama multilateral Belanja Negara

Untuk apa dana APBN itu ?
yaitu untuk :
Secara umum pengeluaran negara terdiri dari:
A. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-Lain

B. Belanja untuk Daerah
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Perhitungan dana APBN :
Prinsip APBN dibagi atas:
1. Prinsip anggaran berimbang (balance budget)
Yaitu anggaran yang berimbang antara sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.untuk
menghitung proses terjadinya anggaran berimbang:
a. Tabungan Pemerintah (TP) = selisih penerimaan dalam negeri (PDN) dengan pengeluaran rutin(PR)
b. Menghitung defisit anggaran pembangunan (DAP)
c. Menghitung besar bantuan luar negeri(BLN)

2. prinsip anggaran dinamis
yaitu suatu bentuk anggaran apabila di sisi penerimaan dati tahun ke tahun meningkat dan
terbuka pula pengeluaran yang meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja
negara selalu kembali ke keadaan seimbang.

Adapun pengaruh APBN terhadap Perekonomian, yaitu sebagai berikut :
Pengaruh APBN terhadap Perekonomian
1. Memberikan pedoman bagi pembangunan ekonomi.
2. Dapat dipakai sebagai alat perbaikan perekonomian.
3. Dapat memengaruhi perugahan harga secara keseluruhan.
4. Dapat mememangaruhi tingkat produktivitas perusahaan.
5. Dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.